Ringkasan Praktis

• HISTORICAL — periode pelaksanaan sudah berakhir. Pergub ini menghapus sanksi administrasi pajak daerah (bunga, denda, kenaikan) untuk pembayaran pokok pajak yang dilakukan 3 April 2020 sampai dengan 29 Mei 2020 — selaras dengan masa perpanjangan status darurat bencana COVID-19 oleh BNPB.
• Dasar kewenangan: Pasal 37 ayat (2) huruf a Perda DKI 6/2010 (Ketentuan Umum Pajak Daerah), yang memberi Gubernur kewenangan menghapuskan sanksi administrasi atas pajak terutang untuk kasus kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
• Cakupan: seluruh jenis pajak daerah DKI — PKB, BBNKB, PBBKB, Pajak Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Rokok, BPHTB, dan PBB-P2.
• Mekanisme: secara jabatan, tanpa permohonan WP (Pasal 3). Penghapusan sanksi dilakukan dengan penyesuaian sistem informasi manajemen Pajak Daerah yang dilakukan bersama oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik).
• Pelaporan & evaluasi (Pasal 4): Kepala Bapenda wajib melaporkan hasil pelaksanaan kepada Gubernur, dan kebijakan ini dapat dievaluasi serta disesuaikan berdasarkan perkembangan status darurat bencana COVID-19.
• Berlaku sejak diundangkan: ditetapkan 9 April 2020, diundangkan 13 April 2020 (Berita Daerah DKI Tahun 2020 Nomor 71020). Tidak berlaku surut, walaupun cakupan periode pembayaran-nya dimulai dari 3 April 2020.
• Relasi dengan rezim baru: Pergub ini tidak masuk daftar pencabutan Pergub DKI 27/2025 (Pasal 36). Karena periode pelaksanaan-nya sudah berakhir 29 Mei 2020, Pergub ini selesai dengan sendirinya by terms — sehingga tidak perlu dicabut formal saat rezim insentif disatukan di Pergub 27/2025.

Pembukaan

Menimbang

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, Gubernur dapat menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. bahwa untuk menyikapi Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia yang diperpanjang sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 dan status tanggap darurat bencana COVID-19 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu kebijakan pemberian stimulus kepada wajib pajak berupa penghapusan sanksi administrasi pajak daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah selama Status Tanggap Darurat Bencana COVID-19;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3);

Diktum

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH SELAMA STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA COVID-19.

BAB I — KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Sanksi Administrasi adalah tanggungan atau pembebanan diluar pokok pajak terutang sebagai akibat pelanggaran administrasi perpajakan yang meliputi sanksi administrasi berupa bunga, kenaikan dan/atau denda.

2. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II — PELAKSANAAN

Pasal 2

Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah selama status tanggap darurat bencana COVID-19 diberikan secara jabatan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pokok Pajak Daerah terutang tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.

Pasal 3

(1) Penghapusan Sanksi Administrasi secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan cara melakukan penyesuaian pada sistem informasi manajemen Pajak Daerah tanpa melalui mekanisme permohonan Wajib Pajak.

(2) Penyesuaian sistem informasi manajemen Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama-sama oleh Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

BAB III — PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Kepala Badan Pendapatan Daerah melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Gubernur.

(2) Pelaksanaan penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dievaluasi dan dilakukan penyesuaian berdasarkan pertimbangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.

BAB IV — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Penutup

Catatan Editorial

Sumber

• PDF resmi: salinan PDF Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 71020 (PERGUB 36 TAHUN 2020.pdf)
• Halaman JDIH: jdih.jakarta.go.id
• Berita Daerah: Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 71020
• Halaman PDF asli: 3 halaman batang tubuh (tidak ada lampiran)
• Penyalinan: Salinan teks oleh tim Lokapajak dari PDF resmi (verbatim Pasal 1 sampai dengan Pasal 5).