Keringanan Retribusi Daerah & Penghapusan Sanksi COVID-19 (2021)

Pembukaan

Menimbang

a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan di lingkungan SKPD/Unit SKPD pemungut Retribusi Daerah, perlu penyempurnaan materi muatan sehingga Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif kepada Wajib Retribusi yang Terdampak Bencana Nasional Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar Kepada Wajib Retribusi yang Terdampak Bencana Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 101, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1018);

Diktum

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN RETRIBUSI DAERAH DAN/ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA TERLAMBAT BAYAR KEPADA WAJIB RETRIBUSI YANG TERDAMPAK BENCANA WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

BAB I — KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan di bidang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

3. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

6. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

8. Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Unit SKPD adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.

BAB II — PELAKSANAAN PEMBERIAN KERINGANAN RETRIBUSI DAERAH DAN/ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 2

(1) Kepala SKPD/Unit SKPD pemungut Retribusi Daerah melaksanakan pemberian keringanan Retribusi Daerah dan/atau penghapusan sanksi administratif kepada Wajib Retribusi yang terdampak bencana wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

(2) Pemberian keringanan Retribusi Daerah dan/atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal 1 April 2020 sesuai Keputusan Gubernur Nomor 337 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah COVID-19 di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(3) Pemberian keringanan Retribusi Daerah dan/atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan nama Retribusi Daerah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(4) Sanksi administratif yang diberikan penghapusan adalah sanksi administratif berupa bunga yang terlambat bayar.

Pasal 3

(1) Keringanan Retribusi Daerah dan/atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara otomatis melalui sistem e-retribusi.

(2) Dalam hal SKPD/Unit SKPD pemungut Retribusi Daerah belum terintegrasi dengan sistem e-retribusi, pelaksanaan keringanan Retribusi Daerah dan/atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan prosedur pada SKPD/Unit SKPD yang bersangkutan.

Pasal 4

Kepala SKPD/Unit SKPD pemungut Retribusi Daerah dapat menetapkan ketentuan tata cara pelaksanaan terkait pemberian keringanan Retribusi Daerah dan/atau penghapusan sanksi administratif dalam bentuk keputusan kepala SKPD/Unit SKPD.

BAB III — EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 5

Pelaksanaan pemberian keringanan Retribusi Daerah dan/atau penghapusan sanksi administratif dapat dievaluasi dan dilakukan penyesuaian hingga berakhirnya Keputusan Gubernur Nomor 337 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah COVID-19 di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau keputusan Gubernur sejenis berkaitan perpanjangan status tanggap darurat di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 6

Kepala SKPD/Unit SKPD pemungut Retribusi Daerah melaporkan hasil pelaksanaan pemberian keringanan Retribusi Daerah dan/atau penghapusan sanksi administratif kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah.

BAB IV — KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

(1) Terhadap Retribusi Daerah yang telah dibayarkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dikompensasikan dengan memperhitungkan piutang retribusi sebelumnya baik piutang atas retribusi yang sama maupun berbeda dan/atau dengan memperhitungkan pada periode kewajiban pembayaran berikutnya.

(2) Pemberian kompensasi hanya diberikan atas pembayaran pokok retribusi dan untuk jasa pelayanan yang berulang.

(3) Terhadap Wajib Retribusi yang mendapatkan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan surat keterangan kompensasi dari SKPD/Unit SKPD pemungut Retribusi Daerah baik terhadap piutang sebelumnya maupun pada saat permohonan baru.

Pasal 8

Terhadap Retribusi Daerah yang tidak memiliki masa pembayaran berikutnya, dalam hal diberikan keringanan sebesar 50% (lima puluh persen) berdasarkan Peraturan Gubernur ini dapat diberikan restitusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif Kepada Wajib Retribusi yang Terdampak Bencana Nasional Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 71027), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Penutup

Lampiran

I. RETRIBUSI JASA UMUM

II. RETRIBUSI JASA USAHA

III. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU