SOP Pelayanan Pajak Daerah — Perubahan Ketigabelas (Penagihan & Lelang)

Pembukaan

Menimbang

a. bahwa standar operasional prosedur pelayanan pajak daerah yang diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 1209/2012 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 1851 Tahun 2021, perlu disempurnakan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Perubahan Ketigabelas Atas Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 1209/2012 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pajak Daerah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015;

10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019;

11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;

13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015;

14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan;

15. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir;

16. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;

17. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;

19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;

20. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;

22. Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah;

Diktum

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGABELAS ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK NOMOR 1209/2012 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PAJAK DAERAH.

KESATU: Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA: Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan tambahan dan penyempurnaan atas Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas atau Keputusan Kepala Badan sebelumnya.

KETIGA: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT: Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

---

Penutup

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Bidang Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Suku Badan Pendapatan Kota Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Unit Pelayanan Pusat Data dan Informasi Pendapatan Provinsi DKI Jakarta

---

Lampiran

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1330 Tahun 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGABELAS ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK NOMOR 1209/2012 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PAJAK DAERAH

Daftar Standar Operasional Prosedur (SOP)

No.	Nomor SOP	Jenis Standar Operasional Prosedur (SOP)
1.	I/SOP/BPRD/2018	Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Teguran Penagihan
2.	II/SOP/BPRD/2018	Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Pemberitahuan Surat Paksa
3.	III/SOP/BPRD/2018	Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Paksa
4.	IV/SOP/BPRD/2018	Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran Rekening
5.	V/SOP/BPRD/2018	Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Permintaan Saldo Kekayaan
6.	VI/SOP/BPRD/2018	Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
7.	VII/SOP/BPRD/2018	Tata Cara Penerbitan Surat Keputusan Pencabutan Sita
8.	VIII/SOP/BPRD/2018	Tata Cara Pelaksanaan Lelang
9.	I/SOP/BAPENDA/2022	Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pembatalan Lelang

---

SOP 1 — Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Teguran Penagihan

Nomor SOP: I/SOP/BPRD/2018 Tanggal Pembuatan: 3 Juli 2018 Tanggal Revisi: 29 Juli 2022 Disahkan oleh: Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati NIP 19670613 198803 2 002

Unit: Badan Pendapatan Daerah / Suku Badan Pendapatan Kota

Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah 4. Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa 5. Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah

Kualifikasi Pelaksana: 1. Memahami peraturan yang terkait dengan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 2. Telah ditetapkan sebagai juru sita 3. Memahami terkait keadministrasian dalam Penagihan Pajak

Peralatan/Perlengkapan: Lembar Disposisi, Lembar Pengantar, Komputer/HP/Printer/Scanner, Jaringan Internet, Lembar tanda terima

Peringatan: Administrasi terkait piutang; Belum dilakukan pembayaran; Waktu penyelesaian paling lama 3 hari kerja

Pencatatan dan Pendataan: Disimpan sebagai data Tata Usaha

Prosedur:

No.	Kegiatan	Kelengkapan	Output
1	Pelaksana Subbid Penagihan dan Penindakan menyajikan data tunggakan pajak dan menyusun draft Surat Teguran	Data Tunggakan Pajak	Draft Surat Teguran
2	Ka. Subbid Penagihan dan Penindakan menerima dan meneliti konsep Surat Teguran kemudian memarafnya jika telah sesuai dan menyampaikannya kepada Kepala Suku Badan	Draft Surat Teguran	Draft Surat Teguran
3	Kepala Suku Badan menyetujui dan menandatangani Surat Teguran. Setelah selesai, Surat Teguran tersebut diserahkan kembali kepada Pelaksana Subbid Penagihan dan Penindakan untuk disampaikan	Draft Surat Teguran	Surat Teguran dan Disposisi
4	Menerima, mengadministrasikan dan membuat penomoran Surat Teguran kepada Wajib Pajak	Surat Teguran dan Disposisi	Surat Teguran
5	Menyampaikan Surat Teguran kepada Wajib Pajak	Surat Teguran	Surat Teguran
6	Selesai	Surat Teguran	Tanda Terima

---

SOP 2 — Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Pemberitahuan Surat Paksa

Nomor SOP: II/SOP/BPRD/2018 Tanggal Pembuatan: 3 Juli 2018 Tanggal Revisi: 29 Juli 2022 Disahkan oleh: Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati NIP 19670613 198803 2 002

Unit: Badan Pendapatan Daerah / Suku Badan Pendapatan Kota

Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah 4. Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah 5. Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa

Kualifikasi Pelaksana: 1. Memahami peraturan yang terkait dengan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 2. Telah ditetapkan sebagai juru sita 3. Memahami terkait keadministrasian dalam Penagihan Pajak

Peralatan/Perlengkapan: Lembar Disposisi, Lembar Pengantar, Komputer/HP/Printer/Scanner, Jaringan Internet, Lembar tanda terima

Peringatan: Administrasi terkait piutang; Belum dilakukan pembayaran

Pencatatan dan Pendataan: Disimpan sebagai data Tata Usaha

Prosedur:

No.	Kegiatan	Kelengkapan	Output
1	Pelaksana Subbid Penagihan dan Penindakan menyajikan data Wajib Pajak yang telah disampaikan Surat Teguran dan membuat konsep Surat Pemberitahuan akan Surat Paksa	Data Wajib Pajak dan Data Surat Teguran	Draft Surat Pemberitahuan akan Surat Paksa
2	Ka. Subbid Penagihan dan Penindakan menerima dan meneliti konsep Surat Pemberitahuan akan Surat Paksa kemudian memarafnya jika telah sesuai dan menyampaikannya kepada Kepala Suku Badan	Draft Surat Pemberitahuan akan Surat Paksa	Draft Surat Pemberitahuan akan Surat Paksa
3	Kepala Suku Badan menyetujui dan menandatangani Surat Paksa. Setelah selesai, Surat Pemberitahuan akan Surat Paksa tersebut diserahkan kembali kepada Pelaksana Subbid Penagihan dan Penindakan	Draft Surat Pemberitahuan akan Surat Paksa	Surat Pemberitahuan akan Surat Paksa
4	Menerima, mengadministrasikan, dan membuat penomoran Surat Pemberitahuan akan Surat Paksa	Surat Pemberitahuan akan Surat Paksa	Surat Pemberitahuan akan Surat Paksa
5	Menerima dan meneruskan Surat Pemberitahuan akan Surat Paksa kepada Jurusita Pajak	Pemberitahuan akan Surat Paksa	Surat Paksa Pemberitahuan akan Surat Paksa
6	Jurusita Pajak menerima Surat Pemberitahuan akan Surat Paksa dan menyampaikannya/memberitahukannya kepada WP/Penanggung Pajak untuk ditandatangani	Surat Paksa Pemberitahuan akan Surat Paksa	Surat Paksa Pemberitahuan akan Surat Paksa
7	Menerima dan mengadministrasikan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa	Surat Paksa Pemberitahuan akan Surat Paksa	Tanda Terima

---

SOP 3 — Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Paksa

Nomor SOP: III/SOP/BPRD/2018 Tanggal Pembuatan: 3 Juli 2018 Tanggal Revisi: 29 Juli 2022 Disahkan oleh: Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati NIP 19670613 198803 2 002

Unit: Badan Pendapatan Daerah / Suku Badan Pendapatan Kota

Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah 4. Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah 5. Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa

Kualifikasi Pelaksana: 1. Memahami peraturan yang terkait dengan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 2. Telah ditetapkan sebagai juru sita 3. Memahami terkait keadministrasian dalam Penagihan Pajak

Peralatan/Perlengkapan: Lembar Disposisi, Lembar Pengantar, Komputer/HP/Printer/Scanner, Jaringan Internet, Lembar tanda terima

Peringatan: Administrasi terkait piutang; Belum dilakukan pembayaran

Pencatatan dan Pendataan: Disimpan sebagai data Tata Usaha

Prosedur:

No.	Kegiatan	Kelengkapan	Output
1	Pelaksana Subbid Penagihan dan Penindakan menyajikan data Wajib Pajak yang telah disampaikan Surat Pemberitahuan akan Surat Paksa dan membuat konsep Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa	Data Wajib Pajak dan Data Surat Teguran	Draft Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa
2	Ka. Subbid Penagihan dan Penindakan menerima dan meneliti konsep Surat Paksa kemudian memarafnya jika telah sesuai dan menyampaikannya kepada Kepala Suku Badan	Draft Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa	Draft Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa
3	Kepala Suku Badan menyetujui dan menandatangani Surat Paksa. Setelah selesai, Surat Paksa tersebut diserahkan kembali kepada Pelaksana Subbid Penagihan dan Penindakan	Draft Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa	Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa dan Disposisi
4	Menerima, mengadministrasikan, dan membuat penomoran Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa kepada Jurusita Pajak	Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa dan Disposisi	Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa dan Disposisi
5	Menerima dan meneruskan Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa kepada Jurusita Pajak	Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa dan Disposisi	Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa
6	Jurusita Pajak menerima Surat Paksa dan Berita Acara dan menyampaikannya/memberitahukannya kepada WP/Penanggung Pajak untuk ditandatangani	Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa	Laporan Pelaksanaan Surat Paksa
7	Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa ditandatangani oleh WP/Penanggung Pajak	Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa	Laporan Pelaksanaan Surat Paksa
8	Menerima dan mengadministrasikan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa	Laporan Pelaksanaan Surat Paksa	Arsip

---

SOP 4 — Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran Rekening

Nomor SOP: IV/SOP/BPRD/2018 Tanggal Pembuatan: 3 Juli 2018 Tanggal Revisi: 29 Juli 2022 Disahkan oleh: Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati NIP 19670613 198803 2 002

Unit: Badan Pendapatan Daerah / Suku Badan Pendapatan Kota

Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah 4. Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah 5. Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa

Kualifikasi Pelaksana: 1. Memahami peraturan yang terkait dengan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 2. Telah ditetapkan sebagai juru sita 3. Memahami terkait keadministrasian dalam Penagihan Pajak

Peralatan/Perlengkapan: Lembar Disposisi, Lembar Pengantar, Komputer/HP/Printer/Scanner, Jaringan Internet, Lembar tanda terima

Peringatan: Administrasi terkait piutang; Belum dilakukan pembayaran

Pencatatan dan Pendataan: Disimpan sebagai data Tata Usaha

Prosedur:

No.	Kegiatan	Kelengkapan	Output
1	Menugaskan Kasubbag TU untuk membuat Surat Permintaan Pemblokiran	Data Wajib Pajak dan Data Surat Paksa	Disposisi
2	Membuat draft Surat Permintaan Pemblokiran	Draft Surat Permintaan Pemblokiran	Draft Surat Permintaan Pemblokiran
3	Meneliti dan memaraf Surat Permintaan Pemblokiran	Draft Surat Permintaan Pemblokiran dan Berita Acara Pemblokiran	Draft Surat Permintaan Pemblokiran dan Berita Acara Pemblokiran
4	Meneliti dan menandatangani Surat Permintaan Pemblokiran	Draft Surat Permintaan Pemblokiran dan Berita Acara Pemblokiran	Surat Permintaan Pemblokiran dan Berita Acara Pemblokiran
5	Menerima, mengadministrasikan, dan membuat penomoran Surat Permintaan Pemblokiran	Surat Permintaan Pemblokiran dan Berita Acara Pemblokiran	Surat Permintaan Pemblokiran dan Berita Acara Pemblokiran
6	Menerima dan meneruskan ke Jurusita	Surat Permintaan Pemblokiran dan Berita Acara Pemblokiran	Surat Permintaan Pemblokiran dan Berita Acara Pemblokiran
7	Menerima dan menyampaikan Surat Permintaan Pemblokiran dan menyiapkan Berita Acara Pemblokiran	Surat Permintaan Pemblokiran dan Berita Acara Pemblokiran	Surat Permintaan Pemblokiran dan Berita Acara Pemblokiran
8	Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Bank	Surat Permintaan Pemblokiran dan Berita Acara Pemblokiran	Tanda Terima dan Berita Acara Pemblokiran
9	Menerima Berita Acara Pemblokiran dan menyampaikan kepada Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak terkait Pemblokiran untuk membuat surat kuasa kepada Bank	Tanda Terima dan Berita Acara Pemblokiran	Berita Acara Pemblokiran
10a	Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak bersedia membuat Surat Kuasa kepada Bank	Berita Acara Pemblokiran	—
10b	Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak bersedia membuat Surat Kuasa kepada Bank	Tanda Terima dan Berita Acara Pemblokiran	Surat Kuasa
11	Surat Kuasa diserahkan kepada Bank untuk dilakukan pemblokiran dan memohonkan laporan saldo kekayaan	Surat Kuasa	Laporan Saldo Kekayaan
12	Bank memberikan laporan saldo kekayaan dan membuatkan Berita Acara Pelaksanaan Sita dan menyampaikan salinannya kepada Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak	Laporan Saldo Kekayaan	Berita Acara Pelaksanaan Sita
13	Menerima Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita	Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita	Tanda Terima

---

SOP 5 — Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Permintaan Saldo Kekayaan

Nomor SOP: V/SOP/BPRD/2018 Tanggal Pembuatan: 3 Juli 2018 Tanggal Revisi: 29 Juli 2022 Disahkan oleh: Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati NIP 19670613 198803 2 002

Unit: Badan Pendapatan Daerah / Suku Badan Pendapatan Kota

Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah 4. Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah 5. Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa

Kualifikasi Pelaksana: 1. Memahami peraturan yang terkait dengan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 2. Telah ditetapkan sebagai juru sita 3. Memahami terkait keadministrasian dalam Penagihan Pajak

Peralatan/Perlengkapan: Lembar Disposisi, Lembar Pengantar, Komputer/HP/Printer/Scanner, Jaringan Internet, Lembar tanda terima

Peringatan: Administrasi terkait piutang; Belum dilakukan pembayaran; Melampirkan Surat

Pencatatan dan Pendataan: Disimpan sebagai data Tata Usaha

Prosedur:

No.	Kegiatan	Kelengkapan	Output
1	Menugaskan Satpel Penetapan dan Penagihan untuk membuat Surat Permintaan Saldo Kekayaan kepada OJK melalui Menteri Keuangan	Data Wajib Pajak dan Data Surat Paksa	Disposisi
2	Membuat draft Surat Permintaan Saldo Kekayaan	Draft Surat Permintaan Saldo Kekayaan	Draft Surat Permintaan Saldo Kekayaan
3	Meneliti dan memaraf Surat Permintaan Saldo Kekayaan	Draft Surat Permintaan Saldo Kekayaan	Draft Surat Permintaan Saldo Kekayaan
4	Meneliti dan menandatangani Surat Permintaan Saldo Kekayaan dan memberikan kepada Juru Sita	Draft Surat Permintaan Saldo Kekayaan	Surat Permintaan Saldo Kekayaan
5	Menerima, mengadministrasikan, dan membuat penomoran Surat Permintaan Saldo Kekayaan	Surat Permintaan Saldo Kekayaan	Surat Permintaan Saldo Kekayaan
6	Menerima dan meneruskan Surat Permintaan Saldo	Surat Permintaan Saldo Kekayaan	Surat Permintaan Saldo Kekayaan
7	Menerima dan menyampaikan Surat Permintaan Saldo Kekayaan kepada Kementerian Keuangan c.q OJK	Surat Permintaan Saldo Kekayaan	Surat Permintaan Saldo Kekayaan
8	Menerima Surat Permintaan Saldo Kekayaan	Surat Permintaan Saldo Kekayaan	Tanda Terima
9	Mendapatkan surat Izin untuk mendapatkan informasi terkait saldo kekayaan Penanggung Pajak	—	Surat Izin dari OJK
10	Menyampaikan Surat Izin dari OJK kepada Bank untuk memberikan laporan saldo kekayaan dan membuatkan Berita Acara Pelaksanaan Sita	Surat Izin dari OJK	Laporan Saldo Kekayaan dan Berita Acara Pelaksanaan Sita
11	Menyampaikan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita kepada Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak	Laporan Saldo Kekayaan dan Berita Acara Pelaksanaan Sita	Laporan Saldo Kekayaan dan Berita Acara Pelaksanaan Sita
12	Menerima Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita	Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita	Tanda Terima

---

SOP 6 — Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Nomor SOP: VI/SOP/BPRD/2018 Tanggal Pembuatan: 3 Juli 2018 Tanggal Revisi: 29 Juli 2022 Disahkan oleh: Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati NIP 19670613 198803 2 002

Unit: Badan Pendapatan Daerah / Suku Badan Pendapatan Kota

Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah 4. Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah 5. Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa

Kualifikasi Pelaksana: 1. Memahami peraturan yang terkait dengan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 2. Telah ditetapkan sebagai Juru Sita Pajak 3. Memahami terkait keadministrasian dalam Penagihan Pajak

Peralatan/Perlengkapan: Lembar Disposisi, Lembar Pengantar, Komputer/HP/Printer/Scanner, Jaringan Internet, Lembar tanda terima

Peringatan: Administrasi terkait piutang; Belum dilakukan pembayaran; Membawa Tanda Pengenal Juru Sita Pajak; Membawa Segel Sita

Pencatatan dan Pendataan: Disimpan sebagai data Tata Usaha

Prosedur:

No.	Kegiatan	Kelengkapan	Output
1	Menugaskan Kasubbag TU untuk membuat Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	Data Wajib Pajak dan Data Surat Paksa	Disposisi
2	Membuat draft Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	Draft Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	Draft Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
3	Meneliti dan memaraf Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	Draft Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	Draft Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
4	Meneliti dan menandatangani Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	Draft Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Disposisi
5	Menerima, mengadministrasikan, dan membuat penomoran Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Disposisi	Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Disposisi
6	Menerima, dan meneruskan penomoran Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Disposisi	Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Disposisi
7	Menerima, melaksanakan dan menyiapkan Berita Acara Pelaksanaan Sita	Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Disposisi	Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
8a	Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh WP/Penanggung Pajak	Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	Berita Acara Pelaksanaan Sita
8b	Menambahkan Keterangan dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita apabila WP/Penanggung Pajak tidak mau menandatangani Berita Acara Melaksanakan Sita	Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	Berita Acara Pelaksanaan Sita dengan catatan
9	Menerima dan mengadministrasikan Berita Acara Pelaksanaan Sita	Berita Acara Pelaksanaan Sita	Arsip

---

SOP 7 — Tata Cara Penerbitan Surat Keputusan Pencabutan Sita

Nomor SOP: VII/SOP/BPRD/2018 Tanggal Pembuatan: 3 Juli 2018 Tanggal Revisi: 29 Juli 2022 Disahkan oleh: Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati NIP 19670613 198803 2 002

Unit: Badan Pendapatan Daerah / Suku Badan Pendapatan Kota

Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah 4. Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah 5. Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa

Kualifikasi Pelaksana: 1. Memahami peraturan yang terkait dengan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 2. Telah ditetapkan sebagai Juru Sita Pajak 3. Memahami terkait keadministrasian dalam Penagihan Pajak

Peralatan/Perlengkapan: Lembar Disposisi, Lembar Pengantar, Komputer/HP/Printer/Scanner, Jaringan Internet, Lembar tanda terima

Peringatan: Administrasi terkait piutang; Data pembayaran tunggakan; Membawa tanda pengenal Juru Sita Pajak

Pencatatan dan Pendataan: Disimpan sebagai data Tata Usaha

Prosedur:

No.	Kegiatan	Kelengkapan	Output
1	Wajib Pajak melaporkan terkait pelunasan pembayaran tunggakan pajak yang telah dilakukan penyitaan	Data Pembayaran Wajib Pajak	Tanda Terima
2	Meneliti data pembayaran terkait tunggakan pajak yang telah menjadi objek sita	Data Pembayaran Wajib Pajak	Data Pembayaran Wajib Pajak
3	Menerima dan mendisposisi untuk dibuatkan Konsep Surat Keputusan Pencabutan Sita	Data Pembayaran Wajib Pajak	Disposisi
4	Menerima dan membuatkan Konsep Surat Keputusan Pencabutan Sita	Disposisi	Konsep Surat Keputusan Pencabutan Sita
5	Meneliti dan memaraf Surat Keputusan Pencabutan Sita	Konsep Surat Keputusan Pencabutan Sita	Konsep Surat Keputusan Pencabutan Sita
6	Meneliti dan menandatangani Surat Keputusan Pencabutan Sita dan menyerahkan kepada Juru Sita Pajak	Konsep Surat Keputusan Pencabutan Sita	Surat Keputusan Pencabutan Sita
7	Menerima, mengadministrasikan, dan membuat penomoran Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	Surat Keputusan Pencabutan Sita	Surat Keputusan Pencabutan Sita
8	Menyerahkan Surat Keputusan Pencabutan Sita	Surat Keputusan Pencabutan Sita	Surat Keputusan Pencabutan Sita
9	Menerima Surat Keputusan Pencabutan Sita	Surat Keputusan Pencabutan Sita	Tanda Terima

---

SOP 8 — Tata Cara Pelaksanaan Lelang

Nomor SOP: VIII/SOP/BPRD/2018 Tanggal Pembuatan: 3 Juli 2018 Tanggal Revisi: 29 Juli 2022 Disahkan oleh: Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati NIP 19670613 198803 2 002

Unit: Badan Pendapatan Daerah / Suku Badan Pendapatan Kota

Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah 4. Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah 5. Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa

Kualifikasi Pelaksana: 1. Memahami peraturan yang terkait dengan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 2. Telah ditetapkan sebagai Juru Sita Pajak 3. Memahami terkait keadministrasian dalam Penagihan Pajak 4. Memahami terkait keadministrasian dalam proses Lelang

Peralatan/Perlengkapan: Lembar Disposisi, Lembar Pengantar, Komputer/HP/Printer/Scanner, Jaringan Internet, Lembar tanda terima

Peringatan: Administrasi terkait piutang; Administrasi terkait Surat Paksa; Belum dilakukan pembayaran

Pencatatan dan Pendataan: Disimpan sebagai data Tata Usaha

Prosedur:

No.	Kegiatan	Kelengkapan	Output
1	Menugaskan Subbid Penagihan dan Penindakan untuk membuat Surat Himbauan Kesempatan Terakhir	Data Surat Sita	Disposisi
2	Membuat Konsep Surat Himbauan Kesempatan Terakhir	Disposisi	Konsep Surat Himbauan Terakhir
3	Meneliti dan memaraf Surat Himbauan Kesempatan Terakhir	Konsep Surat Himbauan Terakhir	Konsep Surat Himbauan Terakhir
4	Meneliti dan menandatangani Surat Himbauan Kesempatan Terakhir dan memberikan kepada Juru Sita	Konsep Surat Himbauan Terakhir	Surat Himbauan Terakhir
5	Menerima dan menyampaikan Surat Himbauan Kesempatan Terakhir kepada Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak	Surat Himbauan Terakhir	Surat Himbauan Terakhir
6	Menerima dan melunasi hutang pajaknya, maka diberikan Surat Keputusan Pencabutan Sita	Surat Himbauan Terakhir	Tanda Terima
7	Menerima dan tidak melunasi hutang pajaknya, maka dilakukan inventarisasi aset-aset yang akan disita dan dibuatkan Konsep Surat Penentuan Harga Limit	Surat Himbauan Terakhir	Tanda Terima dan Konsep Surat Penentuan Harga Limit
8	Meneliti dan Memaraf Surat Konsep Surat Penentuan Harga Limit	Konsep Surat Penentuan Harga Limit	Konsep Surat Penentuan Harga Limit
9	Meneliti dan menandatangani Surat Penentuan Harga Limit dan menugaskan Subbid Penagihan dan Penindakan untuk membuat Konsep Surat Permohonan jadwal, waktu dan tempat pelelangan	Konsep Surat Penentuan Harga Limit	Surat Penentuan Harga Limit dan Disposisi
10	Membuat Konsep Surat Permohonan Jadwal	Disposisi	Konsep Surat Permohonan Jadwal
11	Meneliti dan Memaraf Surat Permohonan Jadwal	Konsep Surat Permohonan Jadwal	Konsep Surat Permohonan Jadwal
12	Meneliti dan menandatangani Surat Permohonan Jadwal dan menyerahkan kepada Juru Sita untuk disampaikan ke KP2LN	Konsep Surat Permohonan Jadwal	Surat Permohonan Jadwal
13	Menerima dan menyampaikan Surat Permohonan Penentuan Jadwal ke KP2LN	Surat Permohonan Jadwal	Surat Permohonan Jadwal
14	Menerima Surat Permohonan Jadwal Lelang dan Menetapkan Hari dan Tanggal Lelang	Surat Permohonan Jadwal	Tanda Terima
15	Menerima Surat Penetapan Jadwal Lelang dan menyerahkan kepada Kepala Suku Badan	Surat Penetapan Jadwal Lelang	Surat Penetapan Jadwal Lelang
16	Menerima dan menugaskan Subbid Penagihan dan Penindakan untuk membuat Pengumuman Lelang	Surat Penetapan Jadwal Lelang	Surat Penetapan Jadwal Lelang dan Disposisi
17	Membuat Konsep pengumuman lelang	Surat Penetapan Jadwal Lelang dan Disposisi	Konsep Pengumuman Lelang
18	Meneliti dan Memaraf Konsep Pengumuman Lelang	Konsep Pengumuman Lelang	Konsep Pengumuman Lelang
19	Meneliti dan menandatangani Pengumuman Lelang dan menyerahkan kepada Juru Sita untuk diumumkan	Konsep Pengumuman Lelang	Pengumuman Lelang
20	Mengumumkan dan melakukan pelaksanaan lelang	Pengumuman Lelang	—
21	Membuat risalah lelang	—	Risalah Lelang
22	Menerima risalah lelang dari KP2LN dan memberikan kepada Kepala Suku Badan	Risalah Lelang	Risalah Lelang
23	Menerima dan menugaskan Subbid Penagihan dan Penindakan untuk mengupdate data tunggakan pajak dan menatausahakannya	Risalah Lelang	Risalah Lelang dan Disposisi
24	Mengupdate data tunggakan pajak	Risalah Lelang dan Disposisi	Salinan dan Arsip
25	Menerima Salinan Risalah lelang	Salinan Risalah Lelang	Arsip

---

SOP 9 — Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pembatalan Lelang

Nomor SOP: I/SOP/BAPENDA/2022 Tanggal Pembuatan: 29 Juli 2022 Tanggal Revisi: — Disahkan oleh: Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati NIP 19670613 198803 2 002

Unit: Badan Pendapatan Daerah / Suku Badan Pendapatan Kota

Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah 4. Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah 5. Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa

Kualifikasi Pelaksana: 1. Memahami peraturan yang terkait dengan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 2. Telah ditetapkan sebagai Juru Sita Pajak 3. Memahami terkait keadministrasian dalam Penagihan Pajak 4. Memahami terkait keadministrasian dalam proses Lelang

Peralatan/Perlengkapan: Lembar Disposisi, Lembar Pengantar, Komputer/HP/Printer/Scanner, Jaringan Internet, Lembar tanda terima

Peringatan: Administrasi terkait piutang; Administrasi terkait Surat Paksa; Belum dilakukan pembayaran; Waktu penyelesaian paling lama 3 hari kerja

Pencatatan dan Pendataan: Disimpan sebagai data Tata Usaha

Prosedur:

No.	Kegiatan	Kelengkapan	Output
1	Wajib Pajak mengajukan permohonan pembatalan lelang	Surat Permohonan	Surat Permohonan
2	Menerima, meneliti kelengkapan berkas dan memberikan tanda terima (dilengkapi dengan bukti Pelunasan ataupun Putusan Sela)	Surat Permohonan	Tanda Terima
3	Meneliti dan meneruskan kepada Jurusita untuk dilakukan penelitian serta membuat Surat Permintaan Pembatalan Lelang	Disposisi	Disposisi
4	Menerima, melakukan penelitian dan membuat Konsep Surat Permintaan Pembatalan Lelang	Disposisi	Konsep Surat Permintaan Pembatalan Lelang
5	Meneliti dan memaraf Surat Permintaan Pembatalan Lelang	Konsep Surat Permintaan Pembatalan Lelang	Konsep Surat Permintaan Pembatalan Lelang
6	Menyetujui dan menandatangani Surat Permintaan Pembatalan Lelang	Konsep Surat Permintaan Pembatalan Lelang	Surat Permintaan Pembatalan Lelang
7	Menerima, mengadministrasikan, dan membuat penomoran Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	Surat Permintaan Pembatalan Lelang	Surat Permintaan Pembatalan Lelang
8	Menerima, dan meneruskan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	Surat Permintaan Pembatalan Lelang	Surat Permintaan Pembatalan Lelang
9	Menerima dan menyampaikan Surat Permintaan Pembatalan Lelang ke KP2LN	Surat Permintaan Pembatalan Lelang	Surat Permintaan Pembatalan Lelang
10	Mengirimkan Surat ke KP2LN dan tembusan ke Wajib Pajak	Surat Permintaan Pembatalan Lelang	Tanda Terima

---