NSR Titik Reklame pada Sarana Prasarana Kota DKI Jakarta (2013)

Pembukaan

Menimbang

a. bahwa untuk menghitung besarnya sewa titik reklame telah ditetapkan Keputusan Gubernur Nomor 128 Tahun 2000 tentang Perhitungan Nilai Sewa Titik Reklame di Dalam Sarana dan Prasarana Kota Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

b. bahwa agar perhitungan nilai sewa reklame dapat lebih mencerminkan rasa keadilan dan rasional sesuai dengan jenis reklame, luas bidang reklame dan nilai strategis penyelenggaraan reklame, maka dasar penghitungan sewa titik reklame sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur tersebut dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perhitungan Nilai Sewa Titik Reklame pada Sarana dan Prasarana Kota Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Jalan;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pedoman Cara Penghitungan Nilai Sewa Reklame;

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;

11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame;

12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Barang Milik Daerah;

13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;

15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;

16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;

17. Keputusan Gubernur Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame;

18. Keputusan Gubernur Nomor 131/2005 tentang Penetapan Nama-nama Jalan yang Termasuk Jalan Protokol, Jalan Ekonomi dan Jalan Lingkungan Dalam Rangka Penyelenggaraan Reklame di Provinsi DKI Jakarta;

Diktum

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA TITIK REKLAME PADA SARANA DAN PRASARANA KOTA MILIK PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BAB I — KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan/atau corak ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum.

5. Reklame Papan/Billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, callibrete, vinyle termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan dan halaman di atas bangunan.

6. Reklame Elektronik atau Digital dan sejenisnya adalah penyelenggaraan reklame yang menggunakan layar monitor untuk menayangkan reklame atau iklan baik berupa gambar, rekaman video yang ditayangkan dalam bentuk Compact Disk, Digital Video Disk dan sejenisnya, atau tulisan dalam bentuk apapun yang dapat berubah-ubah secara terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik atau tenaga lainnya.

7. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, perizinan, penyelenggara pengendalian dan pengawasan dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.

8. Titik Reklame adalah tempat reklame didirikan atau ditempatkan.

9. Sewa Titik Reklame adalah sewa lahan dan nilai strategis titik reklame atas penyelenggaraan reklame pada sarana dan prasarana kota.

10. Nilai Strategis Titik Reklame adalah suatu nilai yang dinyatakan dalam satuan rupiah berdasarkan atas peletakan titik reklame pada kelas jalan, ketinggian dan luas bidang reklame.

11. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

12. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.

13. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

BAB II — PERHITUNGAN NILAI SEWA TITIK REKLAME

Pasal 2

(1) Setiap pemanfaatan titik reklame pada sarana dan prasarana kota dikenakan nilai sewa titik reklame.

(2) Nilai sewa titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan penjumlahan nilai sewa lahan dan nilai strategis titik reklame.

Pasal 3

Komponen nilai sewa lahan berpedoman pada harga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1) Komponen nilai strategis titik reklame terdiri dari:

a. kelas jalan;

b. ketinggian; dan

c. ukuran reklame.

(2) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi bobot secara bervariasi dengan bobot yang lebih besar pada komponen yang lebih dominan.

(3) Daftar kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dapat dibedakan berdasarkan jalan protokol dan kolektor.

(2) Ketinggian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berdasarkan peletakan reklame terpasang sesuai arahan teknis.

(3) Ukuran reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan luas reklame yang dipasang dan dikelompokkan dalam kelas interval.

Pasal 6

Apabila suatu titik reklame dapat digolongkan lebih dari satu kelas jalan reklame, maka nilai sewa titik reklame ditetapkan menurut kelas jalan yang tarifnya paling tinggi.

Pasal 7

Nilai sewa titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terendah, yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 8

Komponen nilai sewa lahan dan nilai strategis titik reklame dapat dievaluasi dengan mempertimbangkan:

a. nilai sewa pada kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;

b. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;

c. norma indeks; dan/atau

d. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, Keputusan Gubernur Nomor 128 Tahun 2000 tentang Perhitungan Nilai Sewa Titik Reklame di Dalam Sarana dan Prasarana Kota Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Penutup

Lampiran I

Lampiran II

Lampiran III