Daftar Informasi Publik Bapenda DKI Jakarta 2024
SK Kaban Bapenda DKI 758/2024 menetapkan Daftar Informasi Publik resmi Bapenda DKI Jakarta untuk tahun 2024, merinci 13 jenis informasi yang wajib diumumkan secara berkala, tersedia setiap saat, dan siap diakses publik sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008.
Highlight prosedur penting
- Informasi Wajib Berkala (Lampiran Bagian A) — mencakup 6 jenis: Profil Badan Publik, Program Kerja dan Kegiatan, Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKIP/LPPD), Laporan Keuangan yang Telah Diaudit, Rencana Strategis, dan Pengadaan Barang Jasa.
- Informasi Wajib Serta Merta (Lampiran Bagian B) — dinyatakan TIDAK ADA; tidak ada informasi yang wajib segera diumumkan serta merta oleh Bapenda DKI pada tahun 2024.
- Informasi Wajib Tersedia Setiap Saat (Lampiran Bagian C) — 7 jenis: Daftar Informasi Publik itu sendiri, Dokumen Peraturan/Keputusan/Kebijakan, Rencana Kerja dan Anggaran, Ringkasan Perjanjian dengan Pihak Ketiga, Prosedur Pelayanan Publik, Laporan Pelayanan Informasi Publik, dan Siaran/Keterangan Pers.
- PPID sebagai Pengelola (Diktum KEDUA) — Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dibantu Bidang/Suku Badan/Unit Pelayanan dalam pengelolaan informasi, dokumentasi arsip, dan pelayanan informasi sesuai lingkup tugasnya.
- Dasar kewenangan PPID (Menimbang huruf a) — Pasal 23 ayat (2) huruf b Pergub 175/2016 tentang Layanan Informasi Publik memberikan wewenang PPID pada SKPD/UKPD untuk menetapkan dapat tidaknya suatu informasi diakses publik berdasarkan pengujian konsekuensi.
"Menetapkan Daftar Informasi Publik pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini."
Pembukaan
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 758 TAHUN 2024
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf b Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, PPID pada SKPD/UKPD berwenang untuk menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Daftar Informasi Publik pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
Mengingat
-
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
-
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
-
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
-
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
-
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
-
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
-
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
-
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
-
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
-
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
-
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
-
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2041);
-
Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 24);
-
Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 12117);
-
Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);
-
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
-
Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1092 Tahun 2020 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Badan Pendapatan Daerah;
-
Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1680 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
Diktum
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
KESATU: Menetapkan Daftar Informasi Publik pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
KEDUA: Untuk mendukung berjalannya penyediaan informasi publik pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, PPID dibantu Bidang/Suku Badan/Unit Pelayanan dalam pengelolaan informasi, dokumentasi arsip atau pelayanan informasi sesuai lingkup tugasnya.
KETIGA: Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Penutup
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2024
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA,
ttd
LUSIANA HERAWATI NIP 196706131988032002
Tembusan: 1. Pj. Gubernur DKI Jakarta 2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta 3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta 4. Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta 5. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta 6. Para Kepala Bidang pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta 7. Para Kepala Suku Badan Pendapatan Daerah Kota/Kabupaten Administratif 8. Para Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta 9. Kepala Unit Pusat Data dan Informasi Pendapatan 10. Para Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Lampiran
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 758 TAHUN 2024
TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
| NO | JUDUL INFORMASI | RINGKASAN ISI INFORMASI | PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI | PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI | WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI | BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN | JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. INFORMASI WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA | ||||||||
| 1. | Informasi Tentang Badan Publik | Berisi tentang Gambaran Profil Badan Publik Secara Umum | PPID Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta | PPID Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta | Tahun 2024, Jakarta | Hard & Soft (File pdf) | Selama Berlaku | https://bapenda.jakarta.go.id/ |
| 2. | Informasi Program Kerja dan Kegiatan | Memuat informasi mengenai program dan kegiatan utama Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta | PPID Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta | PPID Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta | Tahun 2024, Jakarta | Hard & Soft (File pdf) | Selama Berlaku | https://bapenda.jakarta.go.id/ |
| 3. | Laporan Akuntabilitas Kinerja | Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang memuat informasi mengenai: 1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | PPID Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta | PPID Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta | Tahun 2024, Jakarta | Hard & Soft (File pdf) | Selama Berlaku | https://bapenda.jakarta.go.id/ |
| 4. | Informasi Laporan Keuangan Yang Telah Diaudit | Memuat informasi mengenai Neraca, CALK, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Aset | PPID Provinsi | PPID Provinsi | Tahun 2024, Jakarta | Hard & Soft (File pdf) | Selama Berlaku | https://bapenda.jakarta.go.id/ |
| 5. | Dokumen Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta | Menyajikan informasi mengenai Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta | PPID Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta | PPID Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta | Tahun 2024, Jakarta | Hard & Soft (File pdf) | Selama Berlaku | https://bapenda.jakarta.go.id/ |
| 6. | Pengadaan Barang Jasa | Informasi terkait pelaksanakan pengadaan barang jasa Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta | PPID Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta | PPID Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta | Tahun 2024, Jakarta | Hard & Soft (File pdf) | Selama Berlaku | https://bapenda.jakarta.go.id/ |
| B. INFORMASI WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA | ||||||||
| (TIDAK ADA) | ||||||||
| C. INFORMASI WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT | ||||||||
| 1. | Daftar Informasi Publik Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta | Berisi tentang informasi-informasi publik yang tersedia secara berkala, serta merta, setiap saat yang ada di Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta | PPID Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta | PPID Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta | Tahun 2024, Jakarta | Hard & Soft (File pdf) | Selama Berlaku | https://bapenda.jakarta.go.id/ |
| 2. | Dokumen Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang Telah Ditetapkan Oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta | Memuat informasi mengenai dokumen peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah ditetapkan/disahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta | PPID Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta | PPID Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta | Tahun 2024, Jakarta | Hard & Soft (File pdf) | Selama Berlaku | https://jdih.jakarta.go.id https://bapenda.jakarta.go.id/ |
| 3. | Informasi Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta | Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD | PPID Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta | PPID Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta | Tahun 2024, Jakarta | Hard & Soft (File pdf) | Selama Berlaku | https://apbd.jakarta.go.id/landingpage/doc |
| 4. | Ringkasan Perjanjian Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan Pihak Ketiga | Menyajikan dokumen surat-surat perjanjian kerjasama Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak ketiga di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | PPID Provinsi | PPID Provinsi | Tahun 2024, Jakarta | Hard & Soft (File pdf) | Selama Berlaku | https://jdih.jakarta.go.id |
| 5. | Informasi mengenai Prosedur Pelayanan Publik di Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta | Menyajikan semua prosedur perizinan dalam pelayanan publik di Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta | PPID Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta | PPID Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta | Tahun 2024, Jakarta | Hard & Soft (File pdf) | Selama Berlaku | https://bapenda.jakarta.go.id/ |
| 6. | Informasi Laporan Pelayanan Informasi Publik | Memuat informasi mengenai: 1. Jumlah Permohonan informasi publik yang diterima; 2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik; 3. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan dan yang ditolak; dan 4. Alasan Penolakan Permohonan Informasi Publik | PPID Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta | PPID Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta | Tahun 2024, Jakarta | Hard & Soft (File pdf) | Selama Berlaku | https://bapenda.jakarta.go.id/ |
| 7. | Informasi mengenai siaran pers dan keterangan pers | Menyajikan informasi mengenai seluruh keterangan dan siaran pers di Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta | PPID Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta | PPID Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta | Tahun 2024, Jakarta | Hard & Soft (File pdf) | Selama Berlaku | https://bapenda.jakarta.go.id/ |
Riwayat & Relasi Peraturan
Hubungan peraturan ini dengan peraturan lain — apakah mengubah/dicabut peraturan terdahulu, atau diubah/dicabut peraturan setelahnya.