Keringanan PBB-P2 DKI Jakarta — Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Piutang Lama

Pembukaan

Menimbang

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2013, telah diatur mengenai pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administrasi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan hasil pelimpahan dari Pemerintah Pusat;

b. bahwa masa berlaku Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah berakhir sejak tanggal 21 November 2014;

c. bahwa dikarenakan hingga saat ini masih banyak permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan beserta penghapusan sanksi administrasi, perlu adanya pengaturan kembali;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak Sebelum Dikelola oleh Pemerintah Daerah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;

6. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;

8. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

10. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak;

11. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelayanan Pajak Daerah;

12. Peraturan Gubernur Nomor 211 Tahun 2012 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Diktum

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGURANGAN POKOK DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN PAJAK SEBELUM DIKELOLA OLEH PEMERINTAH DAERAH.

---

BAB I — KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Dinas Pelayanan Pajak adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Kepala Dinas Pelayanan Pajak adalah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Suku Dinas Pelayanan Pajak adalah Suku Dinas Pelayanan Pajak pada Kota Administrasi.

7. Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak adalah Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak pada Kota Administrasi.

8. Unit Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat UPPD adalah Unit Pelayanan Pajak Daerah Dinas Pelayanan Pajak yang berada di wilayah Kecamatan.

9. Kepala UPPD adalah Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah yang berada di wilayah Kecamatan.

10. Unit Pelaksana Teknis Pengurangan, Keberatan dan Banding yang selanjutnya disebut UPT Pengurangan, Keberatan dan Banding adalah Unit Pelaksana Teknis Pengurangan, Keberatan dan Banding pada Dinas Pelayanan Pajak.

11. Kepala UPT Pengurangan, Keberatan dan Banding adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengurangan, Keberatan dan Banding pada Dinas Pelayanan Pajak.

12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

13. Objek PBB-P2 adalah objek pajak bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali objek pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

14. Piutang PBB-P2 adalah jumlah Piutang PBB-P2 yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan atau Surat Keputusan Banding atau Surat Keputusan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi, yang masih harus ditagih kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

15. Penagihan PBB-P2 adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan PBB-P2 dengan cara menegur, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

16. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besar PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang beserta sanksi administrasi.

18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

19. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

20. Pengurangan PBB-P2 adalah pengurangan PBB-P2 yang terutang dalam SPPT atau SKPD atau STPD PBB-P2 tahun pajak sebelum dikelola Pemerintah Daerah.

---

BAB II — BESARNYA PENGURANGAN POKOK DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PIUTANG PBB-P2

Bagian Kesatu — Besarnya Pengurangan Pokok Piutang PBB-P2

Pasal 2

Besarnya pengurangan pokok Piutang PBB-P2 tahun pajak sebelum dikelola Pemerintah Daerah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Piutang PBB-P2 dalam SPPT atau SKPD atau STPD PBB-P2 untuk tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk setiap tahun pajak; dan

b. Piutang PBB-P2 dalam SPPT atau SKPD atau STPD PBB-P2 sampai dengan tahun 2009 diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk setiap tahun pajak.

Bagian Kedua — Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2

Pasal 3

(1) Besarnya sanksi administrasi berupa bunga yang timbul akibat PBB-P2 terutang yang tidak atau belum dibayar atau terlambat dibayar yang terdapat dalam SPPT atau SKPD atau STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihapuskan.

(2) Pemberian penghapusan sanksi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan apabila pokok piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah dilunasi terlebih dahulu.

---

BAB III — TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PIUTANG PBB-P2

Bagian Kesatu — Permohonan dan Persyaratan Permohonan

Pasal 4

(1) Pemberian pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administrasi piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, diberikan berdasarkan permohonan tertulis dari Wajib Pajak.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :

a. Wajib Pajak Orang Pribadi (Perorangan)

    1. Nama dan alamat Wajib Pajak sesuai dengan identitas diri/KTP Wajib Pajak;

    2. Nama dan alamat kuasa Wajib Pajak sesuai dengan identitas diri/KTP apabila dikuasakan;

    3. Alamat Objek PBB-P2;

    4. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB-P2; dan

    5. Tahun PBB-P2 terutang.

b. Wajib Pajak Badan

    1. Nama dan alamat Wajib Pajak sesuai yang tercantum dalam SPPT/SKPD/STPD;

    2. Nama dan alamat Direktur Badan Usaha/Pemilik sesuai dengan identitas diri/KTP;

    3. Nama dan alamat kuasa Wajib Pajak sesuai dengan identitas diri/KTP apabila dikuasakan;

    4. Alamat Objek PBB-P2;

    5. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB-P2; dan

    6. Tahun PBB-P2 terutang.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

a. Wajib Pajak Orang Pribadi (Perorangan)

    1. Fotokopi identitas diri/KTP Wajib Pajak dan penerima kuasa apabila dikuasakan;

    2. Fotokopi SPPT/SKPD/STPD PBB-P2;

    3. Bukti tanda terima pembayaran PBB-P2 hasil pengurangan pokok Piutang PBB-P2 sesuai dengan ketentuan Pasal 2; dan.

    4. Bukti pelunasan pokok PBB-P2.

b. Wajib Pajak Badan

    1. Fotokopi Akta Pendirian dan Akta Perubahan yang terakhir;

    2. Fotokopi identitas diri/KTP Direktur Badan Usaha/Pemilik;

    3. Fotokopi identitas diri/KTP kuasa apabila dikuasakan;

    4. Bukti pelunasan pokok PBB-P2; dan

    5. Bukti tanda terima pembayaran PBB-P2 hasil pengurangan pokok piutang PBB-P2 sesuai dengan ketentuan Pasal 2.

(4) Pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 3 dan huruf b angka 4, dapat dilakukan dengan cara menunjukkan Nomor Objek Pajak (NOP) atau fotokopi SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 kepada petugas bank atau kantor pos.

(5) Pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum diterbitkan Keputusan Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2.

(6) Bentuk permohonan Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Format 1 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua — Kewenangan Penyelesaian Permohonan Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi

Pasal 5

(1) Kepala UPPD atas nama Gubernur berwenang memberikan keputusan permohonan pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administrasi Piutang PBB-P2 sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak atas nama Gubernur berwenang memberikan keputusan permohonan pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administrasi Piutang PBB-P2 di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(3) Kepala UPT Pengurangan, Keberatan dan Banding atas nama Gubernur berwenang memberikan keputusan permohonan pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administrasi Piutang PBB-P2 di atas Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(4) Apabila permohonan pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administrasi Piutang PBB-P2 yang diterima UPPD atau Suku Dinas Pelayanan Pajak atau UPT Pengurangan, Keberatan dan Banding yang bukan kewenangannya, maka permohonan tersebut diterima dan diteruskan sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) atau ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Bagian Ketiga — Penelitian Permohonan dan Persyaratan

Pasal 6

(1) Permohonan dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), disampaikan oleh Wajib Pajak kepada UPPD atau Suku Dinas Pelayanan Pajak atau UPT Pengurangan, Keberatan dan Banding sesuai dengan lokasi atau kedudukan objek PBB-P2.

(2) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pos.

(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPPD atau Suku Dinas Pelayanan Pajak atau UPT Pengurangan, Keberatan dan Banding melakukan penelitian permohonan dan persyaratan permohonan, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak menggunakan surat biasa bilamana permohonan dan persyaratan permohonan tidak lengkap; dan

b. memproses pemberian pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administrasi piutang PBB-P2 apabila permohonan telah memenuhi persyaratan.

(4) Pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan langsung dalam hal permohonan diserahkan sendiri oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

(5) Pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yang disampaikan melalui pos dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan alasan pengembalian.

(6) Wajib Pajak yang permohonannya dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dapat mengajukan kembali permohonan setelah melengkapi kekurangan persyaratan permohonan.

(7) Tanda terima pos merupakan tanda terima penyampaian permohonan dari Wajib Pajak.

Bagian Keempat — Keputusan Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2

Pasal 7

(1) Berdasarkan hasil penelitian permohonan dan persyaratan permohonan yang telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, Kepala UPPD atau Suku Dinas Pelayanan Pajak atau UPT Pengurangan, Keberatan dan Banding melakukan penelitian administrasi.

(2) Bentuk formulir penelitian persyaratan permohonan pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administrasi piutang PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Format 2 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

(1) Berdasarkan hasil penelitian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Kepala UPPD, Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak dan UPT Pengurangan, Keberatan dan Banding memberikan :

a. surat keterangan pembayaran pokok PBB yang wajib dilunasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikan kepada Wajib Pajak; dan

b. keputusan dengan menerbitkan Keputusan Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2.

(2) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan.

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau kuasanya disertai dengan tanda terima.

(4) Dalam hal permohonan dilakukan melalui pos, keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Wajib Pajak atau kuasanya melalui pos.

(5) Tanda terima pengiriman keputusan melalui pos merupakan bukti penyampaian keputusan kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

(6) Bentuk Keputusan Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Format 3 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

---

BAB IV — KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

(1) Terhadap Wajib Pajak yang telah melunasi PBB-P2 beserta sanksi administrasi yang terhitung tanggal 21 November 2014 sampai dengan diundangkannya Peraturan Gubernur ini, diberikan pengurangan pokok pajak dan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

(2) Atas kelebihan pembayaran pokok pajak dan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikompensasikan untuk masa pajak dan tahun pajak berikutnya.

---

BAB V — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Gubernur ini diundangkan.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

---

Penutup

---

Lampiran

---