Perubahan & Penambahan Nama/Kelas Jalan Reklame (Lampiran Pergub 261/2015) — 71 Jalan

Pembukaan

Menimbang

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 261 Tahun 2015, telah diatur mengenai Penetapan Nama Jalan Pada Masing-Masing Kelas Jalan Sebagai Dasar Penghitungan Pajak Reklame;

b. bahwa dalam pelaksanaannya ditemukan nama jalan dan/atau kelas jalan yang mengalami perubahan dan penambahan yang telah dan/atau belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 261 Tahun 2015, sehingga perlu dilakukan perubahan dan/atau penambahan terhadap Lampiran Peraturan Gubernur tersebut;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Gubernur Nomor 261 Tahun 2015, Kepala Dinas Pelayanan Pajak atas nama Gubernur dapat menetapkan nama jalan pada masing-masing kelas jalan dalam hal terdapat perubahan dan penambahan nama jalan dan/atau kelas jalan berdasarkan pendataan dan pemutakhiran objek dan subjek Pajak Reklame;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak tentang Perubahan dan Penambahan Nama Jalan dan/atau Kelas Jalan Reklame yang telah dan/atau belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 261 Tahun 2015 Tentang Penetapan Nama Jalan pada Masing-Masing Kelas Jalan Sebagai Dasar Penghitungan Pajak Reklame;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;

3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;

4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;

5. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame;

6. Peraturan Gubernur Nomor 242 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2016;

7. Peraturan Gubernur Nomor 332 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak;

8. Peraturan Gubernur Nomor 244 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame;

9. Peraturan Gubernur Nomor 261 Tahun 2015 tentang Penetapan Nama Jalan Pada Masing-Masing Kelas Jalan Sebagai Dasar Penghitungan Pajak Reklame;

Diktum

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN NAMA JALAN DAN/ATAU KELAS JALAN REKLAME YANG TELAH DAN/ATAU BELUM TERCANTUM DALAM LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 261 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN NAMA JALAN PADA MASING-MASING KELAS JALAN SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME.

KESATU : Perubahan dan penambahan nama jalan dan/atau kelas jalan yang telah dan/atau belum tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak ini berdasarkan permohonan Unit Pelayanan Pajak Daerah yang telah dikoordinasikan di tingkat Suku Dinas.

KEDUA : Nama jalan dan/atau kelas jalan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan perubahan dan penambahan yang telah dan/atau belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 261 Tahun 2015 Tentang Penetapan Nama Jalan pada Masing-Masing Kelas Jalan Sebagai Dasar Penghitungan Pajak Reklame.

KETIGA : Perubahan dan penambahan nama jalan dan/atau kelas jalan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Kepala Dinas ini.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Lampiran

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Nomor 203 Tahun 2016 Tanggal 28 April 2016

PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN NAMA JALAN DAN/ATAU KELAS JALAN REKLAME YANG TELAH DAN/ATAU BELUM TERCANTUM DALAM LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 261 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN NAMA JALAN PADA MASING-MASING KELAS JALAN SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME

Penutup