Kapan INGUB 279/2015 berlaku?

Peraturan ini ditetapkan pada 2015-12-15 dan mulai berlaku 2015-12-15. Saat ini masih berlaku.

Di mana saya bisa unduh PDF asli INGUB 279/2015?

PDF asli tersedia di JDIH DKI Jakarta (jdih.jakarta.go.id) atau database BPK (peraturan.bpk.go.id). Tampilan di Lokapajak adalah rancang ulang editorial untuk kemudahan baca; untuk bukti hukum/formal, selalu rujuk PDF asli.

PKB

INGUB · 279/2015 ● BERLAKU PKB, BBN-KB & PAB

SKL Pajak Daerah sebagai Syarat Perizinan PTSP DKI Jakarta

Q: Apa jenis pajak daerah dalam INGUB 279/2015?

13 — SKL mencakup seluruh kewajiban: PBB-P2, PKB, BBNKB, PBBKB, Air Tanah, Reklame, BPHTB, Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Penerangan Jalan, dan Pajak Rokok.

Q: Apa periode cakupan skl dalam INGUB 279/2015?

5 thn — SKL harus membuktikan lunas/lapor pajak selama 5 tahun terakhir dihitung dari tanggal permohonan diterima oleh UPT.

DITETAPKAN

15 DESEMBER 2015

BERLAKU

15 DESEMBER 2015

PENERBIT

Gubernur Provinsi DKI Jakarta

DITANDATANGANI

Basuki T. Purnama

✦ RINGKASAN

Setiap pemohon izin dan non izin di PTSP DKI Jakarta wajib melampirkan Surat Keterangan Lunas (SKL) Pembayaran Pajak Daerah 5 tahun terakhir — tanpa SKL, izin tidak bisa diterbitkan.

Jenis Pajak Daerah

SKL mencakup seluruh kewajiban: PBB-P2, PKB, BBNKB, PBBKB, Air Tanah, Reklame, BPHTB, Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Penerangan Jalan, dan Pajak Rokok.

5 thn

Periode Cakupan SKL

SKL harus membuktikan lunas/lapor pajak selama 5 tahun terakhir dihitung dari tanggal permohonan diterima oleh UPT.

Saluran Penerbitan

SKL diterbitkan oleh Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi (Lampiran I) atau Unit Pelayanan Pajak Daerah di kecamatan (Lampiran II).

Toleransi Tanpa SKL

BPTSP dilarang keras menerbitkan izin maupun non izin apabila pemohon tidak melampirkan SKL yang dimaksud — tidak ada pengecualian.

Highlight prosedur penting

SKL (Surat Keterangan Lunas) — dokumen resmi yang membuktikan pemohon telah memenuhi semua kewajiban pajak daerah selama 5 tahun terakhir, diterbitkan oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI.
BPTSP — Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kini dikenal sebagai DPMPTSP; instansi yang menerima permohonan izin dan non izin di DKI Jakarta.
NPWPD — Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, nomor identitas wajib pajak di lingkup pajak daerah DKI Jakarta.
Dinas Pelayanan Pajak — nama instansi pengelola pajak daerah DKI tahun 2015; kini bernama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta.
Non Perizinan — layanan administrasi selain izin usaha, seperti rekomendasi, sertifikat, atau surat keterangan lain yang diproses di BPTSP.
Diktum KESATU & KEDUA — instruksi terbagi dua: KESATU mengatur kewajiban pemohon dan koordinasi antar-instansi; KEDUA melarang penerbitan izin tanpa SKL.

INSTRUKSI KESATU

"a. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta: 1. mewajibkan setiap pemohon atau subjek pelayanan pada penyelenggaraan PTSP untuk melampirkan surat keterangan lunas pembayaran Pajak Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yang diterbitkan oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta; dan 2. melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dalam hal melaksanakan dan mensosialisasikan Instruksi Gubernur ini kepada pemohon atau subjek pelayanan pada penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di BPTSP Provinsi DKI Jakarta. b. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta melalui Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi dan seluruh Unit Pelayanan Pajak Daerah di Kecamatan Provinsi DKI Jakarta, agar menerbitkan Surat Keterangan Lunas Pembayaran Pajak Daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Instruksi Gubernur ini."

▸ PAJAK KENDARAAN & SAMSAT

Konsultasi PKB, balik nama, atau alat berat?

Tim Lokapajak bantu cek tunggakan PKB, balik nama STNK, hitung tarif progresif, sampai pengurangan terkait peraturan ini.

Konsultasi via WhatsApp →

Pembukaan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 279 TAHUN 2015

TENTANG

KEWAJIBAN MELAMPIRKAN SURAT KETERANGAN LUNAS PEMBAYARAN PAJAK DAERAH PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pengendalian dan pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah guna kelancaran pembangunan di Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

Kepada

Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta

Untuk

Diktum

(tidak ada klausul MEMUTUSKAN — dokumen ini adalah Instruksi Gubernur)

KESATU

a. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta:

mewajibkan setiap pemohon atau subjek pelayanan pada penyelenggaraan PTSP untuk melampirkan surat keterangan lunas pembayaran Pajak Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yang diterbitkan oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta; dan
melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dalam hal melaksanakan dan mensosialisasikan Instruksi Gubernur ini kepada pemohon atau subjek pelayanan pada penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di BPTSP Provinsi DKI Jakarta.

b. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta melalui Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi dan seluruh Unit Pelayanan Pajak Daerah di Kecamatan Provinsi DKI Jakarta, agar menerbitkan Surat Keterangan Lunas Pembayaran Pajak Daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Instruksi Gubernur ini.

KEDUA

Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta agar tidak menerbitkan izin dan/atau non izin atas permohonan yang tidak melampirkan Surat Keterangan Lunas Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Penutup

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

(ttd)

BASUKI T. PURNAMA

Tembusan:

Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
Inspektur Provinsi DKI Jakarta
Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta

Lampiran

Lampiran I

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 279 TAHUN 2015

TANGGAL 15 DESEMBER 2015

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS PELAYANAN PAJAK

UNIT PELAYANAN PENYULUHAN DAN LAYANAN INFORMASI

Jalan Abdul Muis Nomor 66 Telepon ............

JAKARTA

Kode Pos 10160

SURAT KETERANGAN LUNAS PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

NOMOR : ...............

TANGGAL : ...............

Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi menerangkan bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak:


Nama	:
NPWPD	:
Alamat	:

Sampai dengan tanggal ............... (tanggal permohonan WP diterima oleh UPT)

adalah sebagai berikut :

1. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:

No. Urut	NOP PBB	Tahun Pajak	Jumlah Pajak yang Dibayar	Keterangan
				Telah dilunasi untuk semua kewajiban PBB P2

2. Pajak Kendaraan Bermotor:

No. Urut	Nomor Plat	Jenis Kendaraan	Tahun Pajak	Jumlah Pajak yang Dibayar	Keterangan
					Telah dilunasi untuk semua kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor

3. Pajak Air Tanah

Tahun Pajak	Masa Pajak	Keterangan
2015	Januari s.d. ...............	Telah dilaporkan dan disetor Pajak yang seharusnya dibayar menurut SPTPD Masa
2014	Januari s.d. Desember
2013	Januari s.d. Desember
2012	Januari s.d. Desember
2011	Januari s.d. Desember

4. Pajak Reklame

No. Urut	Alamat Objek Pajak	Tahun Pajak	Masa Pajak	Keterangan
				Telah dilunasi untuk semua kewajiban Pajak Reklame

5. Pajak Hotel

Tahun Pajak	Masa Pajak	Keterangan
2015	Januari s.d. ...............	Telah dilaporkan dan disetor Pajak yang seharusnya dibayar menurut SPTPD Masa
2014	Januari s.d. Desember
2013	Januari s.d. Desember
2012	Januari s.d. Desember
2011	Januari s.d. Desember

6. Pajak Restoran

No. Urut	Alamat Objek Pajak	Tahun Pajak	Masa Pajak	Keterangan
		2015	Januari s.d. ...............	Telah dilaporkan dan disetor Pajak yang seharusnya dibayar menurut SPTPD Masa
		2014	Januari s.d. Desember

7. Pajak Hiburan

No. Urut	Alamat Objek Pajak	Tahun Pajak	Masa Pajak	Keterangan
				Telah dilaporkan dan disetor Pajak yang seharusnya dibayar menurut SPTPD Masa

8. Pajak Parkir

No. Urut	Alamat Objek Pajak	Tahun Pajak	Masa Pajak	Keterangan
				Telah dilaporkan dan disetor Pajak yang seharusnya dibayar menurut SPTPD Masa

9. Pajak Penerangan Jalan

No. Urut	Alamat Objek Pajak	Tahun Pajak	Masa Pajak	Keterangan
				Telah dilaporkan dan disetor Pajak yang seharusnya dibayar menurut SPTPD Masa

10. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

No. Urut	Alamat Objek Pajak	Tahun Pajak	Masa Pajak	Keterangan
				Telah dilunasi untuk semua kewajiban BPHTB

11. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

No. Urut	Alamat Objek Pajak	Tahun Pajak	Masa Pajak	Keterangan
				Telah dilunasi untuk semua kewajiban Pajak BBNKB

12. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

No. Urut	Alamat Objek Pajak	Tahun Pajak	Masa Pajak	Keterangan
				Telah dilaporkan dan disetor Pajak yang seharusnya dibayar menurut SPTPD Masa

13. Pajak Rokok

No. Urut	Alamat Objek Pajak	Tahun Pajak	Masa Pajak	Keterangan
				Telah dilaporkan dan disetor Pajak yang seharusnya dibayar menurut SPTPD Masa

Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi,

(ttd)

..................................

NIP

Lampiran II

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 279 TAHUN 2015

TANGGAL 15 DESEMBER 2015

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS PELAYANAN PAJAK

UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH

Jalan ................ Telepon ................

JAKARTA

Kode Pos ................

SURAT KETERANGAN LUNAS PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

NOMOR : ...............

TANGGAL : ...............

Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah menerangkan bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak:


Nama	:
NPWPD	:
Alamat	:

Sampai dengan tanggal ............... (tanggal permohonan WP diterima oleh UPT)

adalah sebagai berikut :

1. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:

No. Urut	NOP PBB	Tahun Pajak	Jumlah Pajak yang Dibayar	Keterangan
				Telah dilunasi untuk semua kewajiban PBB P2

2. Pajak Kendaraan Bermotor:

No. Urut	Nomor Plat	Jenis Kendaraan	Tahun Pajak	Jumlah Pajak yang Dibayar	Keterangan
					Telah dilunasi untuk semua kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor

3. Pajak Air Tanah

Tahun Pajak	Masa Pajak	Keterangan
2015	Januari s.d. ...............	Telah dilaporkan dan disetor Pajak yang seharusnya dibayar menurut SPTPD Masa
2014	Januari s.d. Desember
2013	Januari s.d. Desember
2012	Januari s.d. Desember
2011	Januari s.d. Desember

4. Pajak Reklame

No. Urut	Alamat Objek Pajak	Tahun Pajak	Masa Pajak	Keterangan
				Telah dilunasi untuk semua kewajiban Pajak Reklame

5. Pajak Hotel

Tahun Pajak	Masa Pajak	Keterangan
2015	Januari s.d. ...............	Telah dilaporkan dan disetor Pajak yang seharusnya dibayar menurut SPTPD Masa
2014	Januari s.d. Desember
2013	Januari s.d. Desember
2012	Januari s.d. Desember
2011	Januari s.d. Desember

6. Pajak Restoran

No. Urut	Alamat Objek Pajak	Tahun Pajak	Masa Pajak	Keterangan
		2015	Januari s.d. ...............	Telah dilaporkan dan disetor Pajak yang seharusnya dibayar menurut SPTPD Masa
		2014	Januari s.d. Desember

7. Pajak Hiburan

No. Urut	Alamat Objek Pajak	Tahun Pajak	Masa Pajak	Keterangan
				Telah dilaporkan dan disetor Pajak yang seharusnya dibayar menurut SPTPD Masa

8. Pajak Parkir

No. Urut	Alamat Objek Pajak	Tahun Pajak	Masa Pajak	Keterangan
				Telah dilaporkan dan disetor Pajak yang seharusnya dibayar menurut SPTPD Masa

9. Pajak Penerangan Jalan

No. Urut	Alamat Objek Pajak	Tahun Pajak	Masa Pajak	Keterangan
				Telah dilaporkan dan disetor Pajak yang seharusnya dibayar menurut SPTPD Masa

10. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

No. Urut	Alamat Objek Pajak	Tahun Pajak	Masa Pajak	Keterangan
				Telah dilunasi untuk semua kewajiban BPHTB

11. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

No. Urut	Alamat Objek Pajak	Tahun Pajak	Masa Pajak	Keterangan
				Telah dilunasi untuk semua kewajiban Pajak BBNKB

12. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

No. Urut	Alamat Objek Pajak	Tahun Pajak	Masa Pajak	Keterangan
				Telah dilaporkan dan disetor Pajak yang seharusnya dibayar menurut SPTPD Masa

13. Pajak Rokok

No. Urut	Alamat Objek Pajak	Tahun Pajak	Masa Pajak	Keterangan
				Telah dilaporkan dan disetor Pajak yang seharusnya dibayar menurut SPTPD Masa

Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah,

(ttd)

..................................

NIP

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

(ttd)

BASUKI T. PURNAMA

✦ CATATAN EDITORIAL

Insight & poin penting dari editor Lokapajak

Bagian ini ditulis oleh editor Lokapajak — bukan bagian dari teks asli peraturan. Disusun untuk membantu pembaca memahami konteks, tarif kunci, dan implikasi praktis.

Instruksi Gubernur ini menjadi dasar hukum kewajiban SKL Pajak Daerah sebagai syarat pengurusan perizinan dan non perizinan di PTSP DKI Jakarta — mekanisme integrasi antara kepatuhan perpajakan dan pelayanan perizinan.
Pada tahun 2015, Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI Jakarta adalah instansi yang menerbitkan SKL; instansi ini kemudian berubah nama menjadi Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) pada 2017, dan saat ini bernama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta.
Dua format lampiran SKL mencerminkan dua saluran penerbitan: Lampiran I untuk Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi (pusat), dan Lampiran II untuk Unit Pelayanan Pajak Daerah di tingkat kecamatan — keduanya isinya identik, hanya berbeda unit penerbit.
Cakupan SKL mencakup semua 13 jenis pajak daerah yang berlaku di DKI Jakarta tahun 2015, termasuk pajak-pajak yang saat ini sudah digabungkan ke dalam kategori PBJT (Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Penerangan Jalan) berdasarkan UU 1/2022 HKPD dan Perda DKI 1/2024.
Untuk implementasi kasus konkret, perlu dipastikan bahwa ketentuan ini masih berlaku — perlu dicek apakah ada Instruksi Gubernur pengganti yang menyempurnakan mekanisme SKL untuk nama-nama instansi yang sudah berubah.

Riwayat & Relasi Peraturan

Hubungan peraturan ini dengan peraturan lain — apakah mengubah/dicabut peraturan terdahulu, atau diubah/dicabut peraturan setelahnya.

Mengubah

Tidak ada

Diubah oleh

Tidak ada

Dicabut oleh

Tidak ada

Mencabut

Tidak ada