Klasifikasi dan Penetapan NJOP PBB-P2 DKI Jakarta Tahun 2016

Pembukaan

Menimbang

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 263 Tahun 2014 telah diatur dan ditetapkan klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

b. bahwa Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini, sehingga perlu disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Klasifikasi dan Penetapan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;

7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;

8. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

10. Peraturan Gubernur Nomor 242 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak;

11. Peraturan Gubernur Nomor 332 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelayanan Pajak Daerah;

Diktum

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KLASIFIKASI DAN PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I — KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Dinas Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Kepala Dinas Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Perairan Pedalaman adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai, termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup.

9. Laut Wilayah atau Laut Teritorial adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil yang diukur dari garis pangkal pantai wilayah dan garis pangkal Kepulauan Seribu.

10. Pulau Pribadi adalah sebidang tanah atau daratan yang lebih kecil dari benua dan lebih besar dari karang yang terbentuk secara alami dan dikelilingi air dan selalu di atas muka air pada saat pasang naik tertinggi yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

11. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

12. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.

13. Nilai Jual Bumi Per Meter Persegi yang selanjutnya disebut Nilai Jual Bumi adalah nilai bumi per meter persegi yang diperoleh melalui harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru atau nilai jual pengganti.

14. Nilai Jual Bangunan Per Meter Persegi yang selanjutnya disebut Nilai Jual Bangunan adalah nilai bangunan per meter persegi yang diperoleh melalui nilai perolehan baru yang dikurangi dengan penyusutan.

15. Objek Pajak Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan adalah objek PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali Objek Pajak Sektor Perkebunan, Objek Pajak Sektor Perhutanan dan Objek Pajak Sektor Pertambangan.

16. Klasifikasi adalah pengelompokan Nilai Jual Bumi atau Nilai Jual Bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan NJOP Bumi dan NJOP Bangunan.

BAB II — KLASIFIKASI NJOP BUMI DAN NJOP BANGUNAN

Pasal 2

(1) Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

(2) Besarnya NJOP Bumi berupa Perairan Pedalaman dan Laut Wilayah ditetapkan 1/20 (satu per dua puluh) dari NJOP Bumi berupa tanah yang berlaku di sekitarnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi atas Pulau Pribadi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 3

(1) Klasifikasi dan besarnya NJOP Bangunan tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

(2) Dalam hal Nilai Jual Bumi lebih besar dari nilai jual tertinggi dari Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), maka Nilai Jual Bumi tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bumi.

(3) Dalam hal Nilai Jual Bangunan lebih besar dari nilai jual tertinggi dari Klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Nilai Jual Bangunan tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bangunan.

BAB III — PENETAPAN NJOP BUMI DAN NJOP BANGUNAN

Pasal 4

(1) NJOP digunakan sebagai dasar pengenaan PBB-P2.

(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 1 (satu) tahun.

(3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

(4) Dalam hal terdapat perubahan Nilai Jual Bumi dan/atau Nilai Jual Bangunan yang mengakibatkan perubahan klasifikasi dan besarnya NJOP dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas atas nama Gubernur melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur mengenai penetapan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 pada tahun pajak berjalan dengan menerbitkan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 5

Penggunaan NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) hanya untuk kepentingan perpajakan.

Pasal 6

(1) Ketentuan mengenai tata cara penetapan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

(2) Ketentuan teknis mengenai penghitungan besarnya NJOP Bumi atas objek PBB-P2 berupa Perairan Pedalaman dan Laut Wilayah dan NJOP Bumi atas Pulau Pribadi diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 263 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Penetapan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Penutup

Lampiran I

Lampiran II